Anggota Komisi III DPR RI, Rikwanto saat mengikuti kunjungan kerja reses Komisi III DPR RI ke Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Kamis (10/4/2025). Foto : Yasmin/Andri

PARLEMENTARIA, Palangka Raya - Anggota Komisi III DPR RI, Rikwanto, menyoroti pemotongan anggaran yang dialami oleh Polda, Kejaksaan, dan BNN Provinsi (BNNP), meskipun ketiga institusi tersebut telah menyusun rencana anggaran untuk pelaksanaan tugas yang optimal. Hal ini ia sampaikan dalam rapat kerja dengan mitra kerja Komisi III DPR RI.

“Ya memang disampaikan di awal, ketiganya, baik Polda, Kejaksaan, maupun BNNP, terkena efisiensi anggaran. Padahal mereka sudah merencanakan anggaran itu untuk kegiatan-kegiatan yang memang diperlukan untuk pelaksanaan tugas sebaik-baiknya,” ujar Rikwanto usai mengikuti kunjungan kerja reses Komisi III DPR RI ke Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Kamis (10/4/2025).

Rikwanto menyebut, Komisi III akan menampung masukan tersebut dan menyampaikan aspirasi agar alokasi anggaran tahun depan bisa melebihi pagu yang ada saat ini, demi mendukung program-program strategis di lapangan.

Ia juga menyoroti kebutuhan mendesak terkait belanja modal, termasuk pembangunan dan rehabilitasi polsek serta polres yang saat ini masih tertunda. Salah satu perhatian khusus adalah permintaan dari Polda Kalimantan Tengah (Kalteng) untuk mendapatkan helikopter operasional.

“Polda Kalteng minta helikopter sendiri. Karena wilayahnya itu 1,5 kali luas Pulau Jawa, dan beberapa lokasi bisa berjarak hingga 350-400 km. Perjalanan darat bisa makan waktu sampai 10 jam karena kondisi jalan yang kurang baik,” jelasnya.

Menurut Rikwanto, keberadaan helikopter sangat dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas, mempercepat mobilisasi, serta penanganan bencana alam dan pengiriman logistik, khususnya saat musim kemarau yang kerap disertai kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

“Karena memang ada masyarakat yang masih membuka lahan dengan cara membakar, itu efeknya begini. Jadi helikopter khusus untuk Polda Kalteng itu sangat diperlukan,” tegasnya.

Sebagai mitra kerja Polri, Komisi III DPR RI akan menyampaikan permintaan tersebut kepada Kapolri agar helikopter dapat segera dialokasikan untuk operasional di Polda Kalteng. (ysm/aha)